Perekrutan Tahap 2 dan Paruh Waktu yang terus dilakukan, sementara nasib Tahap 1 masih terkatung-katung, dinilai sebagai lelucon birokrasi.
“Ini terkesan lucu. Kalau tahu kita tidak punya uang, tapi kita paksa diri untuk terus merekrut pegawai? Sebenarnya apa tujuannya?” tambahnya.
Desakan Pertanggungjawaban dan Ancaman Aksi Besar
Mereka mengaku, merasa jenuh dan bosan karena harus menunggu tanpa kepastian, sementara kabupaten-kabupaten tetangga di Flores sudah menyelesaikan proses penerimaan SK.
Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran serius akan pembatalan status PPPK yang telah mereka raih melalui proses seleksi yang panjang.
“Kami sudah ikuti semua mekanisme dan proses. Sekarang nasib kami belum jelas. Jangan sampai kami dibatalkan menjadi pegawai PPPK hanya karena kelalaian Pemda dalam masalah administrasi dan keuangan,” tegasnya.
Mewakili seluruh calon PPPK yang resah, ia mendesak agar Bupati Ende segera mencari solusi dan jalan keluar terbaik bagi semua tahapan.
“Kami berharap Pak Bupati bisa memberikan pernyataan yang menenangkan dan menguatkan, bukannya memicu keresahan. Kami butuh solusi segera, bukan kepasrahan,” pintanya.
Tak tanggung -tanggung, mereka memberi tenggat waktu yang singkat, yakni 3 hingga 4 hari ke depan, untuk mendapatkan kejelasan dan kabar baik.
Jika tidak ada respons positif, dia memastikan bahwa mereka akan menggelar aksi besar di kantor daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian Pemda.
“Jika sampai hal itu terjadi, kami pastikan akan ribut besar di kantor daerah. Karena itu bukan kesalahan kami, melainkan kelalaian dari Pemda, dan Pemda harus bertanggung jawab penuh,” Imbuhnya.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Ende untuk segera menanggapi keresahan massa PPKK dan mencari solusi pendanaan agar proses penerbitan SK dapat dituntaskan secepatnya.
Penulis : Teja Rango
Editor : Fidel Dari
Halaman : 1 2
