Kedua, program pemberdayaan ekonomi harus diperluas dan disinergikan dengan kebijakan bansos. Program cash for work atau bantuan dengan imbalan kerja harus menjadi bagian integral dari kebijakan bansos.
Program ini memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur lokal dan mendapatkan penghasilan tambahan. Berdasarkan survei dari BPS, program yang melibatkan kerja imbalan terbukti meningkatkan rasa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang.
Ketiga, perluasan akses terhadap teknologi digital dan internet harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan sektor swasta untuk memperluas jaringan internet, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi.
Dengan akses internet yang memadai, program digitalisasi bansos dan pemberdayaan ekonomi dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Menurut Kominfo, perluasan jaringan internet di daerah pedesaan dapat meningkatkan akses sekitar 18 juta orang terhadap layanan digital pada 2024, yang akan berdampak signifikan dalam inklusivitas program bansos.
Kesimpulan
Transformasi kebijakan bansos dari bantuan sementara menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan adalah langkah penting yang perlu diambil oleh pemerintah. Dengan fokus pada pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan digitalisasi, bansos dapat menjadi instrumen yang tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi.
Data yang ada menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan yang berbasis bansos mampu menurunkan ketergantungan dan meningkatkan partisipasi ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan bansos yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
Daftar PustakaAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII. Badan Pusat Statistik. (2022). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bank Dunia. (2022). Social Assistance Programs in Indonesia: Challenges and Opportunities. Washington, DC: World Bank. Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Laporan Penetrasi Internet di Wilayah Terpencil. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Laporan Tahunan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM. Program Kartu Prakerja. (2023). Data dan Evaluasi Program Kartu Prakerja 2023. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
*** Penulis: Yosefina Itu (Mahasiswi Doktoral Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
