Masalah Koordinasi dan Efisiensi: Akar Masalah Kebijakan Bansos yang Tumpang Tindih
Salah satu hambatan terbesar dalam kebijakan bansos adalah koordinasi yang tidak efisien antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali menghasilkan program yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi. Laporan Bank Dunia (2022) mengungkapkan bahwa dari 230 program bantuan sosial di Indonesia, 78% di antaranya memiliki komponen dan sasaran yang serupa tetapi tidak terintegrasi secara baik, sehingga efektivitasnya menurun.
Masalah ini memperlihatkan bahwa pemerintah perlu menciptakan sistem integrasi data yang solid dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Implementasi Single Identity Number atau Nomor Identitas Tunggal, yang saat ini sedang diujicobakan di beberapa wilayah, memiliki potensi untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam memastikan data penerima bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Dampak Program Tumpang Tindih terhadap Keberlanjutan Kebijakan
Program bansos yang tidak terkoordinasi menyebabkan pemborosan anggaran dan menurunkan efektivitas penyaluran bantuan. Selain itu, penerima manfaat sering kali mengalami kebingungan dalam memahami kriteria dan mekanisme program, sehingga meningkatkan potensi ketidaktepatan sasaran. Dalam jangka panjang, inefisiensi ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan sosial.
Membangun Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang: Alternatif Solusi
Alih-alih hanya mengandalkan bantuan langsung, pemerintah dapat mengembangkan program cash for work atau bantuan dengan imbalan kerja bagi masyarakat penerima bansos. Program ini tidak hanya memberikan pendapatan langsung kepada penerima bantuan tetapi juga memberdayakan mereka melalui partisipasi dalam pembangunan infrastruktur lokal.
Sebuah studi oleh BPS pada 2022 mencatat bahwa 67% dari penerima program cash for work berhasil memperoleh penghasilan tambahan dan mampu meningkatkan keterampilan dalam bidang pekerjaan tertentu.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
