Bansos Berkelanjutan: Dari Bantuan Sosial Ke Pemberdayaan Ekonomi - Laman 2 dari 5 -

 

Bansos Berkelanjutan: Dari Bantuan Sosial Ke Pemberdayaan Ekonomi

Avatar photo

- Editor

Senin, 16 Desember 2024 - 23:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: Yosefina Itu (Mahasiswi Doktoral Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Penulis: Yosefina Itu (Mahasiswi Doktoral Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Analisis Ketergantungan Struktural dan Efek Sampingnya

Ketergantungan bansos tidak hanya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak tetapi juga menandakan kurangnya strategi pembangunan yang inklusif. Sebagai contoh, ketergantungan ini sering terjadi pada kelompok rentan seperti buruh harian lepas, petani kecil, dan pekerja informal yang menghadapi volatilitas pendapatan.

“Tanpa intervensi struktural yang mendalam, seperti penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan produktif, siklus kemiskinan dan ketergantungan pada bansos sulit diputuskan”.

Pemberdayaan Ekonomi: Mengapa Program yang Ada Belum Efektif?

Meskipun Program Kartu Prakerja dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bertujuan untuk mendukung pemberdayaan, keduanya belum berhasil mengatasi masalah ketergantungan bansos sepenuhnya. Menurut data Kartu Prakerja 2023, 45% peserta mengalami kesulitan dalam mengakses pelatihan online karena terbatasnya akses internet, khususnya di pedesaan.

Baca Juga:  Tentang Debat Pemungkas Pilbup Ende, Ini Pandangan Karel Lando

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang perlu diatasi agar program ini dapat efektif bagi semua penerima manfaat. Di sisi lain, BPUM yang menyalurkan Rp15,36 triliun kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro sejak 2020, telah membantu memulai usaha mikro, tetapi 63% penerima menyatakan perlu pendampingan lanjutan untuk mempertahankan usaha mereka. Data ini memperjelas bahwa pemberdayaan ekonomi membutuhkan dukungan lebih dari sekadar bantuan modal.

Baca Juga:  Netralitas ASN Dalam PILKADA Kabupaten Ende 2024

Tantangan Digitalisasi dalam Program Pemberdayaan

Tantangan utama dalam digitalisasi bansos dan pemberdayaan ekonomi terletak pada kesenjangan akses internet di Indonesia. Laporan APJII 2023 menyebutkan bahwa sekitar 27,9% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses internet, terutama di wilayah terisolasi. Selain itu, keterbatasan literasi digital pada masyarakat pedesaan memperburuk ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, solusi seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pelatihan literasi digital harus menjadi prioritas.

Follow WhatsApp Channel ntt-investigasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tentang Debat Pemungkas Pilbup Ende, Ini Pandangan Karel Lando
Netralitas ASN Dalam PILKADA Kabupaten Ende 2024
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Desember 2024 - 23:16 WITA

Bansos Berkelanjutan: Dari Bantuan Sosial Ke Pemberdayaan Ekonomi

Rabu, 20 November 2024 - 05:27 WITA

Tentang Debat Pemungkas Pilbup Ende, Ini Pandangan Karel Lando

Jumat, 27 September 2024 - 14:12 WITA

Netralitas ASN Dalam PILKADA Kabupaten Ende 2024

Berita Terbaru